Transformasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (BAPEDAL) Wilayah III Sulawesi Maluku dan Irian Jaya (SUMALI) menjadi Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Sulawesi dan Maluku (1995-2012)

 Tahun 1990

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) adalah lembaga pemerintah non-departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 1990 tanggal 5 Juni 1990.

Tahun 1994

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dibentuklah BAPEDAL Wilayah berdasarkan Keppres Nomor 77 tahun 1994 tanggal 22 November 1994.

Tahun 1995

Keppres Nomor 77 Tahun 1994 tersebut kemudian dijabarkan lebih dalam Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor: Kep-136 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapedal Wilayah tanggal 08 September 1995.

Bapedal Wilayah III diresmikan keberadaannya pada tanggal 23 November 1995 dan berkedudukan di Ujung Pandang. Wilayah kerja Bapedal Wilayah III mencakup Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya. Dari tahun 1995 sampai dengan 23 Juli 2001 Bepedal Wilayah III berkantor di Jl. Letjen Hertasning No 22 Ujung Pandang (Menyewa rumah pribadi mantan Gubernur Amiruddin).

Tahun 1998

Berdasarkan Keppres Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, organisasi Bapedal dan Bapedal Wilayah mengalami restruktrisasi organisasi

Tahun 1999

Kepala Bapedal mengeluarkan Keputusan Nomor: KEP-19 tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapedal Wilayah. Kepka ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 23 Keppres Nomor 1996 tahun 1998.

Tahun 2000

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000, Organisasi Bapedal mengalami restrukturisasi kembali. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 39 tahun 2001 telah merubah nama Bapedal Wilayah III menjadi Bapedal Regional III.

Tahun 2001

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapedal merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari Kepka Bapedal Nomor 39 tahun 2000. Melalui Keputusan Kepala Bapedal Nomor 93 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 Bapedal Regional III berubah namanya menjadi Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSPEDAL) III. Dalam realitanya, nama PUSPEDAL III tidak bernah digunakan. Kantor Bapedal Regional III pindah dari Jalan Hertasning No 22 Makassar 90222 ke Jl. Perintis Kemerdekaan Km 17 Sudiang 90243 (Gedung sendiri 4 lantai).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : 354/M.PAN/12/2001 tanggal 21 Desember 2001 perihal Standardisasi Penamaan (Nomenklatur) Instansi Pemerintah dan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, maka Penamaan Instansi Menteri Negara Lingkungan Hidup adalah:

[] Nama Instansi Berdasarakan Keppres : Menteri Negara Lingkungan Hidup

[] Sebutan Instansi : Kementerian Lingkungan Hidup

[] Singkatan sehari-hari nama instansi adalah Kementerian LH, dan pimpinan instansi adalah Men. LH

[] Nama instansi dalam bahasa Inggris : Ministry of Environment

[] Pimpinan Instansi Dalam Bahasa Inggris : Minister for Environment

Tahun 2002

Berdasarkan Keputusan Presiden R.I Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 101 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, Bapedal telah dilebur (dimerger) kedalam organisasi Menteri Negara Lingkungan Hidup. Berdasarkan pasal 56 A yang tercantum dalam Keppres No 2/2002 ini, kewenangan Bapedal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di alihkan ke Menteri Negara Lingkungan Hidup. Keputusan Presiden R.I Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 108 tahun 2001 tengan Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, mengatur lebih lanjut tentang Susunan organisasi eselon I Menteri Negara Lingkungan Hidup. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2002 tanggal 5 Maret 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup pasal 152-167 menjelaskan lebih lanjut tentang Tugas dan Fungsi Asisiten Deputi Urusan Sulawesi, Maluku dan Papua;

Tahun 2005

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, MENLH menetapkan Peraturan MENLH No. 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Peraturan MENLH ini juga mengacu pada Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: B/1236/M.PAN/6/2005 tanggal 29 Juni 2005 perihal Organisasi dan Tata KerjaKementerian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan MENLH No. 1 Tahun 2005, Asisten Deputi Urusan Sulawesi Maluku dan Papua, berubah nama menjadi Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Sulawesi Maluku dan Papua pada tanggal 29 Juni 2005. Tugas pokok dan fungsi serta wilayah kerja PPLH Regional diatur dalam pasal 532-552 Peraturan MENLH No. 1 Tahun 2005. Sesuai dengan ketentuan ini, Struktur organisasi PPLH Regional terdiri dari:

1. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional

2. Bagian Tata Usaha

3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan LB3

4. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Tata Lingkungan

5. Bidang Penaatan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas

Tahun 2010

Berdasarkan Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2010, PPLH Regional Sumapapua berubah menjadi Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Sulawesi Maluku dan Papua. Tahun 2012 Berdasarkan Amandemen Peraturan MENLH No. 18 Tahun 2012 dan dengan dibentukanya PPE Papua, maka PPE Sulawesi Maluku Papua berubah menjadi PPE Sulawesi dan Maluku.

Sumber : Erik Teguh Primiantoro, MES

 

Statistik Pengunjung

Today29
Yesterday31
This week90
This month702
Total8737
23 April 2014

Who Is Online

Guests : 14 guests online
Powered by CoalaWeb

PPE Sulawesi dan Maluku

Address :

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17 Makassar, 90241
Tlp : (0411) 555701,(0411) 555702
Fax : (0411) 555703
e-mail : 
website : http://ppesuma.menlh.go.id
Thursday the 24th. PPE SUMA.